PENGUATAN KOMNAS PEREMPUAN

Gerakan #MeToo di berbagai negara mengalami perkembangan yang positif sebagai bentuk upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Namun, di Indonesia sendiri perlindungan terhadap perempuan belum ada titik terangnya. Padahal di Indonesia sendiri mayoritas perempuannya pernah mengalami kekerasan seksual dan fisik. Pemerintah Indonesua dibantu dengan United Population Fund (UNFPA) menyatakan bahwa sepertiga populasi perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual maupun kekerasan fisik. Penurunan tingkat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tak hanya bisa di wujudkan dengan ajakan retoris saja. Namun juga memerlukan peran pemerintah dengan membuat kebijakan yang bisa melindungi perempuan secara keseluruhan. Oleh karena itu pemerintah harus bergerak untuk memperkuat kedudukan hukum Komnas Perempuan untuk komisi ini bisa mengubah cara pandang dan praktik yang cenderung merendahkan harkat dan martabat seorang perempuan yang di akibatkan tidak adanya pembekalan perspektif mengenai kesetaraan gender.

Tak hanya memperkuat kedudukan Komnas Perempuan dalam menhambil kebijakan publik pemerintah dengan menyediakan mekanisme untuk tempat keluhan bagi korba kekerasan seksual atau fisik, tetapi juga mengisi hukum yang kosong agar pelaku kekerasan seksual dan fisik ini tidak terus menerus terjadi dan merasa bebas dari jerat hukum. Dengan memperkuat kesusukan Komnas Perempuan adalah langkah yang tepat jika negara Indonesia benar-benar ingin melepaskan diri dari praktik kekerasan seksual dan fisik yang terjadi pada perempuan serta menghormati atas kesetaraan gender dengan lebih menghormati dan berpihak paka hak-hak korban. Dan sudah saatnya mendengarkan suara korban tak hanya suara si pelaku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *